Gawat, Pengguna Narkotika Cuma Kena Denda

JAKARTA, M86 - Para pengguna narkoba khususnya bagi yang kehidupannya mapan alias tajir bakal bergembira ria. Pasalnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman mewacanakan bagi pemakai narkoba sebaiknya di denda saja. Menurutnya hukuman denda sebagai ganti hukuman penjara bagi pengguna maupun pengedar narkotika bisa bikin jera. Namun demikian sebagian orang menilai wacana ini bakal membuat mereka yang berduit makin menjadi-jadi. Dan bagaimana mereka yang tidak mampu namun menjadi korban sebagai pengguna.

Sutarman menilai, para pengguna narkoba seakan-akan tak pernah jera. Penjara baginya bukanlah hukuman yang menjerakan mereka. Sutarman bahkan menganggap, memenjarakan pelaku kejahatan narkoba turut menyumbang kerugian negara karena harus menyiapkan makan, kesehatan
dan tempat.

Sutarman melanjutkan, hukuman berat berupa penjara yang diberikan kepada pemakai, pegedar dan pemproduksi sudah banyak, tapi kenyataannya tidak memberikan efek jera. “Tidak usah dimasukkan ke penjara,” kata Sutarman.

wacana tersebut diungkapkan Sutarman di Polda Metro Jaya dalam rangka persiapan peresmian Balai Wartawan Rabu besok.

Menurutnya, hukuman denda yang tinggi dinilai pantas dan efektif untuk menjerat para pelaku dibanding penjara. Denda semahal-mahalnya dibebankan kepada pengedar dan pengguna narkotika yang akan dimasukkan ke kas negara, uang denda itu digunakan untuk kepentingan
penanggulangan narkoba.

Dicontohkan Sutarman, jika kekayaan pelaku Rp 10 juta, sebaiknya dikenakan denda sebesar Rp 9,5 juta, dengan demikian, disamping akan menghabiskan seluruh kekayaannya, negara tidak tidak perlu menyiapkan tempat, kesehatan dan makannya.

“Dia juga enggak akan beli karena tidak ada lagi uangnya,” kata Kapolda pengganti Timur Pradopo itu.

Wacana tersebut menurutnya, didasarkan kepada kenyataan bahwa kapasitas lapas dan rutan yang sudah tidak lagi memadai. Sutarman menyampaikan data, 40 persen lebih penghuni lapas adalah dari kasus narkotika.

Dengan demikian, Sutarman berharap wacana yang dilontarkannya itu disambut pemerintah. Karena menurutnya, kalau penjara menjadi beban pemerintah, kenapa tidak diubah peraturannya.(jek/*jno)