 |
| Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul |
"Memang sudah ada permintaan dari Pemda DKI untuk mengusut pengadaan UPS ini. Kami selaku penegak hukum, ya tentunya kami siap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Martinus mengatakan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat ini sudah memulai langkah awal untuk mengusut kasus tersebut. Mereka melakukan penyelidikan mulai dari dokumen hingga orang-orang yang diduga terkait dalam permasalahan itu.
"Penyelidikan itu bisa dokumen, orang, barang, bisa lokasinya," ujarnya.
Namun, Martinus belum bisa memberitahukan siapa orang-orang yang akan diperiksa oleh penyidik. Martinus juga mengatakan penyelidikan itu tidak hanya atas dasar permintaan dari Pemda DKI, tetapi juga dari informasi masyarakat.
Sementara itu, Sekelompok massa tergabung "Pijar Indonesia" melakukan aksi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sekitar 30 massa dari kelompok tersebut mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (3/3/2015) kemarin dan menyampaikan petisi dukungan kepada Ahok.
"Kami, Pijar Indonesia mengajak seluruh anak bangsa untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Ahok agar membongkar dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam penyimpangan APBD DKI," kata koordinator aksi Febby Lintang di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Menurut Febby, hak angket yang digulirkan oleh DPRD DKI merupakan sebuah pertanyaan besar dan dapat dijadikan sebagai titik balik untuk membongkar kasus penyelewengan dana APBD.
"Kami merasa perlu mengajak masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari wabah korupsi yang sedemikian parah melalui Petisi mendukung Ahok Membongkar dan Menghabisi Mafia Anggaran di tubuh DPRD DKI Jakarta," ujar Febby.
Dia pun menyebutkan penyelewengan dana anggaran hingga Rp12,1 triliun di dalam APBD DKI seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki transportasi umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Tindakan para anggota dewan yang tidak ingin memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi itu tidak dapat dibiarkan," tutur Febby.
Dalam pelaksanaan aksi dukungan tersebut, Ahok turut hadir dan mendengarkan penyampaian petisi oleh Pijar Indonesia. Dia pun mengapresiasi dukungan yang telah diberikan. "Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Saya juga ingin meminta maaf kepada warga DKI Jakarta karena telah memberikan tontonan politik yang memalukan. Masyarakat bisa ikut mempelajari APBD kami dan membandingkannya sendiri," ungkap Ahok.
Pijar Indonesia menyebutkan sampai dengan saat ini, tercatat sebanyak 600 orang telah berpartisipasi menandatangani petisi dukungan untuk Ahok.(jek)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar